RPP Kls 8-3 ~ Guru PKn

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

( RPP )

Nama sekolah

Mata Pelajaran

Kelas/Semester

Materi Pokok

Alokasi Waktu

SMPN 12 Mataram

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

VIII / Ganjil

Tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

4 x Pertemuan ( 12 JP, @ 3 x 40’ = 120 Menit)

A. KOMPETENSI INTI (KI)

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.

4. Menunjukan keterampilan menalar, mengolah dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaborasi dan komunikatif dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.

B. Kompetensi Dasar DAN INDIKATOR PENCapaian kompetensi

Kompetensi Dasar	Indikator Pencapain Kompetensi
1.3. Bersukur kepada Tuhan Yang Maha Esa memiliki peraturan perundang-undangan nasional	1.3.1. Mensukuri nikmat Tuhan karena memiliki peraturan perundangan nasional yang di susun berdasarkan nilai dan norma yang baik
2.3. Menunjukan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam tata urutan peraturan perundang- undangan nasional	2.3.1. Mentaati peraturan perundang-undangan nasional
3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan nasional	3.3.1. Mendeskripsikan makna peraturan perundangan nasional 3.3.2. Mendeskripsikan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional 3.3.3. Mendeskripsikan proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional 3.3.4. mendiskripsikan perwujudan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan nasional
4.3. Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional dalam sistem hukum nasional di Indonesia	4.3.1. Menyusun hasil telaah makna peraturan perundang-undangan nasional 4.3.2.Menyajikan hasil telaah makna peraturan perundang-undangan nasional 4.3.3.Menyusun peraturan tata tertib di kelasnya

v Nilai Karakter : Religius, Nasionalis, Mandiri, Kerjasama

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Sikap Spiritual

1. Bersyukur memiliki peraturan perundang-undangan nasional

2. Menghargai peraturan perundang-undangan yang ada

Sikap Sosial

1. Mendukung pelaksanaan peraturan perundang-undangan nasional

2. Mentaati peraturan perundang-undangan nasional

Pengetahuan dan Ketrampilan

Pertemuan I

1. Melalui studi dokumen peserta didik dapat menjelaskan pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

2. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mendiskripsikan landasan hukum pembuatan peraturan perundang-undangan nasional

3. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat meuliskan urutan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional

4. Melalui kerja kelompok peserta didik dapat mendiskripsikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan nasional

5. Melalui kerja kelompok peserta didik dapat menjelaskan fungsi peraturan perundang undangan nasional

Pertemuan II

1. Melalui studi literasi peserta didik dapat mendiskripsikan proses pembentukan UUD Negara Tahun 1945

2. Melaliu diskusi kelompok peserta didik dapat mendiskripsikan proses pembentukan ketetapan MPR

3. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan UU/ PERPU

4. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menyusun hasil telaah proses pembuatan peraturan perundang-undangan

Pertemuan III

1. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mendiskripsikan proses pembentukan PP

2. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan PERPRES

3. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan PERDA provinsi

4. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat menjelaskan proses pembuatan PERDA kabupaten

5. Melalui kerja kelompok peserta didik dapat menyusun proses pembuatan peraturan perundang-undangan nasional

6. Melalui presentasi kelompok peserta didik dapat melaporkan hasil telaah pembuatan perundang-undangan nasional

Pertemuan IV

1. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di sekolah

2. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat

3. Melalui diskusi kelompok peserta didik dapat mengidentifikasi perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

4. Melalui kerja kelompok peserta didik dapat mencoba praktek kewarganegaraan menyusun tata tertib kelas

D. MATERI PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I

Pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan

Landasan hukumpembentukan peraturan perundang-undangan

Urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan

Fungsi peraturan perundang-undangan nasional

PERTEMUAN II

Proses pembentukan UUD

Proses pembentukan ketetapan MPR

Proses pembentukan UU / PERPU

Pfroses pembentukan peraturan perundang-undangan lainnya

Menelaah pembentukan peraturan perundang-undangan

PERTEMUAN III

Proses pembentukan PP

Proses pembentukan PERPRES

Proses pembentuka PERDA PROVINSI

Proses pembentukan PERDA Kabupaten

Laporan hasil telaah pembentukan peraturan perundang-undangan nasional

PERTEMUAN IV

Perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di sekolah

Perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di masyarakat

Perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan dalam kehidupan bangsa dan Negara

Proses pembuatan tata tertib kelas

E. Metoda : ceramah, diskusi, kerja kelompok presentasi

F. MEDIA, ALAT DAN SUMBER BELAJAR

1) Media

- Power Point

- Gambar

- Lembar kerja tentang Peraturan perundang-undangan (Buku Siswa aktivitas 3.1 hal. 64)

2) Alat/Bahan :

- Laptop

- LCD/InFocus

3) Sumber Belajar:

- Buku Guru dan Buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Kelas VIII, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta : 2014

- UUD Negara RI 1945

- Internet/Media Massa

- Buku lain yang relevan

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN I

KEGIATAN	DESKRIPSI	WAKTU
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks yang memuat materi Bab III. 2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah 3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai norma yang telah dipelajari di kelas VII. 4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 5. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.	15 Menit
Inti	1. Guru membentuk kelas menjadi tujuh kelompok, dengan jumlah anggota yang seimbang. 2. Guru meminta peserta didik mengamati tentang upacara bendera. Kemudian guru dapat menambahkan penjelasan tentang gambar tersebut dengan berbagai fakta terbaru yang berhubungan dengan berbagai peraturan perundang-undangan di lingkungan peserta didik, seperti peraturan desa dan tata tertib sekolah. 3. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang peraturan perundang-undangan. Pertanyaan kelompok dapat ditulis dengan mengisi tabel 3.1 4. Peserta didik menyusun pertanyaan dengan bimbingan guru, seperti : - Apa pengertian pengertian peraturan perundang-undangan ? - Mengapa harus ada hukum ? - Apa fungsi peraturan perundang-undangan ? - Apa landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan ? - Apa akibat tidak adanya peraturan perundang-undangan ? 5. Peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam tentang sesuatu. 6. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun, dengan mengerjakan aktivitas 3.1 dengan membaca uraian materi bagian A Bab III Buku PPKn Kelas VIII , tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan 7. Peran guru dalam langkah tahap ini adalah : - Menyediakan berbagai sumber belajar, seperti Buku penunjang, Internet, Koran, seperti: - Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok. - Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan, seperti : - UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 8. Peserta didik ( dengan bimbingan Guru ) mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan 9. Peserta didik secara berkelompok menyusun kesimpulan berdasarkan informasi 10.Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil telaah tentang makna tata urutan peraturan perundang-undangan secara tertulis. Laporan dapat berupa displai, bahan tayang maupun dalam bentuk kertas lembaran 11.Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil telaah di depan kelas secara bergantian (atau melalui memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dan kelompok lain saling mengunjungi dan memberikan komentar). 12.Kelompok lain memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal-hal yang penting serta mempersiapkan pertanyaan terhadap hal yang belum jelas. 13.Kelompok penyaji bertanyajawab dan berdiskusi dengan peserta didik lain tentang materi yang disajikan. 14.Peran guru dalam langkah tahap ini adalah : - Guru menjelaskan tata cara penyajian kelompok dan tata tertib selama penyajian - Guru menjelaskan pedoman penilaian selama penyajian hasil telaah - Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban peserta didik dalam diskusi, dengan meluruskan jawaban yang kurang tepat dan memberikan penghargaan dengan tepuk tangan bila jawaban benar.	90 Menit
Penutup	1. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 2. Guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperi tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan. 3. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai pengetahuan peserta didik. Guru dapat menggunakan soal Uji Kompetensi 3.1 atau membuat soal sesuai tujuan pembelajaran. 4. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mempelajari proses pembuatan peraturan perundangan Indonesia pada Bab III bagian B.	15 Menit

PERTEMUAN II

KEGIATAN

DESKRIPSI

WAKTU

Pendahuluan

1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks yang memuat materi Bab III.

2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah

3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai norma yang telah dipelajari di kelas VII.

4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

5. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.

6. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.

15 Menit

Inti

1. Guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok, dengan jumlah anggota 3 (tiga) orang, yang disebut kelompok asal. Upayakan anggota kelompok berbeda dengan pertemuan sebelumnya.

2. Guru membagikan kartu soal, yang memuat gambar salah satu bentuk peraturan perundangan dan kolom pertanyaan tentang proses pembentukannya. Setiap kelompok memperoleh tiga kartu soal tentang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan MPR, Undang- Undang dan Perppu. Setiap anggota kelompok memperoleh satu kartu soal yang berbeda-beda. Contoh kartu soal : UNDANG-UNDANG / PERPPU

Tugas :

- Amati gambar sidang pembahasan UU oleh DPR di atas secara teliti !

- Susunlah pertanyaan tentang proses pembentukan UU/Perppu yang ingin kalian ketahui !

a. ..............................

b. ..............................

c. ..............................

- Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan kalian !

- Buatlah laporan hasil telaah tentang proses pembentukan UU/Perppu secara kreatif !

3. Guru meminta peserta didik dengan kartu soal yang sama untuk berkelompok menjadi satu, sehingga terbentuk tiga kelompok. Ini disebut kelompok ahli. Kemuadian setiap kelompok ahli mengamati gambar di kartu soal dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

4. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut

5. Peserta didik dalam kelompok ahli menyusun pertanyaan dengan bimbingan guru, agar mengarah pada tujuan pembelajaran

6. Guru membimbing peserta didik di kelompok ahli untuk mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang sudah disusun, dengan membaca uraian materi Bab III bagian B atau sumber belajar yang lain, seperti dalam kolom Pengayaan.

7. Guru dapat menyediakan sumber belajar lain, seperti UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU No. 12 Tahun 2011 tentang UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, buku penunjang lain, atau internet (www.dpr.go.id)

8. Guru dapat berperan sebagai nara sumber pada kelompok ahli, sekaligus memberikan konfirmasi atas jawaban kelompok ahli.

9. Guru membimbing kelompok ahli mendiskusikan berbagai informasi yang diperoleh untuk menyimpulkan tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut

10. Guru membimbing kelompok dalam langkah ini, seperti membantu mengambil kesimpulan berdasarkan informasi.

11. Guru membimbing setiap peserta didik di kelompok ahli untuk menyusun laporan hasil telaah tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut secara tertulis.

12. Guru meminta peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompok asal.

13. Setiap peserta didik menyajikan hasil telaah kelompok ahli kepada anggota kelompok asal. Peserta didik saling bertanya jawab untuk memahami proses pembentukan peraturan perundangan dan mencatat hal-hal penting.

14. Kemudian guru melakukan tanya jawab secara klasikal untuk mengkorfirmasi jawaban peserta didik.

15. Kelompok asal menyatukan hasil telaah seluruh anggota menjadi satu, dan mengumpulkan kepada guru.

90 Menit

Penutup

1. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperi tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.

3. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai pengetahuan peserta didik. Guru dapat menggunakan soal Uji Kompetensi 3.1 atau membuat soal sesuai tujuan pembelajaran.

4. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mempelajari proses pembuatan peraturan perundangan Indonesia pada Bab III bagian B.

15 Menit

PERETUAN III

KEGIATAN

DESKRIPSI

WAKTU

Pendahuluan

2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah

3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai norma yang telah dipelajari di kelas VII.

4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.

5. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran.

15 Menit

Inti

1. Peserta didik dikelompokan menjadi 8 kelompok dengan jumlah anggota 5 orang (upayakan anggotanya berbeda dengan pertemuan sebelumnya)

2. Guru membagikan kartu soal, yang memuat gambar salah satu bentuk peraturan perundangan dan kolom pertanyaan tentang proses pembentukannya. Setiap kelompok memperoleh tiga kartu soal tentang Peraturan Peraturan Presiden, Perda Propinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Setiap 2 anggota kelompok memperoleh satu kartu soal yang berbeda. Contoh kartu soal :

Peraturan Pemerintah

Tugas :

a. Amati gambar sidang pembentukan Peraturan Pemerintah oleh Presiden !

b. Susunlah pertanyaan tentang proses pembentukan Peraturan Pemerintah yang ingin kalian ketahui !

c. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan kalian !

d. Buatlah laporan hasil telaah tentang proses pembentukan PP secara kreatif !

1. Guru meminta peserta didik dengan kartu soal yang sama untuk berkelompok menjadi satu, sehingga terbentuk tiga kelompok. Ini disebut KELOMPOK AHLI. Kemudian setiap kelompok ahli mengamati gambar di kartu soal dan proses pembentukan peraturan perundang-undangan

2. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang proses pembentukan peraturan perundangan tersebut

3. Peserta didik dalam kelompok ahli menyusun pertanyaan dengan bimbingan guru, agar mengarah pada tujuan pembelajaran

4. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan yang sudah disusun, dengan membaca uraian materi Bab III bagian B atau sumber belajar lain, seperti dalam kolom pengayaan.

5. Peran guru dalam langkah tahap ini adalah :

- Menyediakan berbagai sumber belajar, seperti Buku penunjang, Internet dan Koran.

- Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban kelompok ahli.

- Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan, seperti :

- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

6. Peserta didik, dengan bimbingan Guru mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan

7. Peserta didik secara berkelompok menyusun kesimpulan berdasarkan informasi

8. Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil telaah tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan secara tertulis.

9. Guru meminta peserta didik berkelompok sesuai dengan kelompok asal

10. Setiap peserta didik menyajikan hasil telaah kelompok ahli kepada anggota kelompok asal. Peserta didik saling bertanya jawab untuk memahami proses pembentukan peraturan perundang-undangan

11. Kemudian guru melakukan tanya jawab secara klasikal untuk mengkonfirmasi jawaban peserta didik

12. Kelompok asal menyatukan hasil telaah seluruh anggota menjadi satu dan mengumpulkan kepada guru

13. Peran guru dalam langkah tahap ini adalah :

- Guru menjelaskan tata cara penyajian kelompok dan tata tertib selama penyajian

- Guru menjelaskan pedoman penilaian selama penyajian hasil telaah

- Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban peserta didik dalam diskusi, dengan meluruskan jawaban yang kurang tepat dan memberikan penghargaan dengan tepuk tangan bila jawaban benar.

90 Menit

Penutup

1. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran

2. Guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperi tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan.

3. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai pengetahuan peserta didik. Guru dapat menggunakan soal Uji Kompetensi 3.3 atau membuat soal sesuai tujuan pembelajaran.

4. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya dan memberikan tugas mempelajari proses pembuatan peraturan perundangan Indonesia

15 Menit

PERTEMUAN IV

KEGIATAN	DESKRIPSI	WAKTU
Pendahuluan	1. Guru mempersiapkan secara fisik dan psikis peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan melakukan berdoa, mengecek kehadiran siswa, kebersihan dan kerapian kelas, kesiapan buku tulis dan sumber belajar. Secara khusus meminta peserta didik membuka buku teks yang memuat materi Bab III. 2. Guru memberi motivasi melalui bernyanyi lagu nasional, bermain, atau bentuk lain sesuai kondisi sekolah 3. Guru melakukan apersepsi melalui tanya jawab mengenai norma yang telah dipelajari di kelas VIII. 4. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. 5. Guru membimbing peserta didik melalui tanya jawab tentang manfaat proses pembelajaran. 6. Guru menjelaskan materi pokok dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan peserta didik.	15 Menit
Inti	1. Peserta didik dikelompokan menjadi 8 kelompok dengan jumlah anggota 5 orang (upayakan anggotanya berbeda dengan pertemuan sebelumnya) 2. Guru meminta peserta didik mengamati perwujudan mentaati peraturan diberbagai lingkungan dan mengerjakan Aktivitas 3.4 (hal. 75) 3. Peserta didik secara kelompok mengisi perwujudan menaati perundang-undangan di berbagai lingkungan 4. Peserta didik secara kelompok mengidentifikasi pertanyaan yang ingin diketahui tentang perwujudan menaati peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan 5. Peserta didik menyusun pertanyaan dengan bimbingan guru 6. Peserta didik secara kelompok mencatat pertanyaan yang ingin diketahui dan mendorong peserta didik untuk terus menggali rasa ingin tahu dengan pertanyaan secara mendalam tentang sesuatu. 7. Peserta didik secara berkelompok mencari informasi dan mendiskusikan jawaban atas pertanyaan tentang menaati peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan 8. Peran guru dalam langkah tahap ini adalah : - Menyediakan berbagai sumber belajar, seperti Buku penunjang, Internet, Koran, seperti: - Guru menjadi sumber belajar bagi peserta didik dengan memberikan konfirmasi atas jawaban peserta didik, atau menjelaskan jawaban pertanyaan kelompok. - Guru dapat juga menunjukkan buku atau sumber belajar lain yang dijadikan referensi untuk menjawab pertanyaan 9. Peserta didik ( dengan bimbingan Guru ) mendiskusikan hubungan atas berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya tentang menaati peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan 10. Peserta didik secara berkelompok menyusun kesimpulan berdasarkan informasi 11. Peserta didik secara berkelompok menyusun laporan hasil telaah tentang menaati peraturan perundang-undangan di berbagai lingkungan dan Aktivitas 3.4 secara tertulis. Laporan dapat berupa displai, bahan tayang maupun dalam bentuk kertas lembaran 12. Peserta didik secara berkelompok menyajikan hasil telaah di depan kelas secara bergantian (atau melalui memajang hasil telaah (displai) di dinding kelas dan kelompok lain saling mengunjungi dan memberikan komentar). 13. Kelompok lain memperhatikan, menanggapi dan mencatat hal-hal yang penting serta mempersiapkan pertanyaan terhadap hal yang belum jelas. 14. Kelompok penyaji bertanyajawab dan berdiskusi dengan peserta didik lain tentang materi yang disajikan. 15. Peran guru dalam langkah tahap ini adalah : - Guru menjelaskan tata cara penyajian kelompok dan tata tertib selama penyajian - Guru menjelaskan pedoman penilaian selama penyajian hasil telaah - Guru memberikan konfirmasi terhadap jawaban peserta didik dalam diskusi, dengan meluruskan jawaban yang kurang tepat dan memberikan penghargaan dengan tepuk tangan bila jawaban benar.	90 Menit
Penutup	1. Guru membimbing peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran 2. Guru melakukan refleksi pembelajaran melalui berbagai cara seperti tanya jawab tentang apa yang sudah dipelajari, apa manfaat pembelajaran, apa perubahan sikap yang perlu dilakukan. 3. Guru melakukan tes secara tertulis atau lisan untuk menilai pengetahuan peserta didik. 4. Guru menjelaskan kegiatan minggu berikutnya	15 Menit

H. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN

Sikap Spiritual dan Sikap Sosial

No	HARI/TGL	NAMA SISWA	CATATAN PERILAKU	BUTIR SIKAP	TINDAK LANJUT

PERTEMUAN I

1. Jenis/teknik penilaian : Penugasan

2. Bentuk instrumen dan instrumen : Uraian singkat

Soal:

1. Jelaskan pengertian tata urutan peraturan perundang-undangan ?

2. Jelaskan landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan !

3. Sebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan !

4. Sebutkan asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan !

5. Jelaskan fungsi peraturan perundang-undangan !

3. Pedoman penskoran

Kunci Jawaban

Jmlh

Skor

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (UU No 12 tahun 2011)

- UUD Negara RI 1945 pasal 1 ayat (3)

- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945)

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)

c. Undang Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)

d. Peraturan Pemerintah (PP)

e. Peraturan Presiden (Perpres)

f. Peraturan Daerah Propinsi (Perda Propinsi)

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

- Asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan-keserasian dan keselarasan (pasal 6 UU No 12 / 2011)

a. Sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi peraturan untuk membatasii tingkah laku manusia.

b. Sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagi warga negara dan warga masyarakat

c. Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;

d. Untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis .

e. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.

f. Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

Jumlah

Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes uraian dihitung dengan rumus:

Nilai peserta didik	Skor yang diperoleh peseta didik	x 100
	Skor total

PERTEMUAN II

1. Jenis/teknik penilaian : Tertulis/post tes

2. Bentuk instrumen dan instrumen : Uraian singkat

Soal:

1. Jelaskan proses pembentukan UUD Negara RI 1945 ?

2. Jelaskan proses pembentukan Ketetapan MPR !

3. Jelaskan proses pembentukan UU/Perppu !

4. Berikan contoh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan !

3. Pedoman penskoran

Kunci Jawaban

Jmlh

Skor

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dengan menjadi norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR adalah ketetapan yang dibuat oleh MPR yang mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk anggota MPR tersebut

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

- Membayar pajak tepat pada waktunya

- Mematuhi peraturan lalulintas

- Ikut serta dalam usaha pembelaan negara

Jumlah

Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes uraian dihitung dengan rumus:

Nilai peserta didik	Skor yang diperoleh peseta didik	x 100
	Skor total

PERTEMUAN III

1. Jenis/teknik penilaian : Tertulis/post tes

2. Bentuk instrumen dan instrumen : Uraian singkat

Soal:

1. Jelaskan proses pembentukan Peraturan Pemerintah !

2. Jelaskan proses pembentukan Peraturan Presiden !

3. Jelaskan proses pembentukan Perda Propinsi !

4. Jelaskan proses pembentukan Perda Kabupaten/Kota !

5. Berikan contoh ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan !

3. Pedoman penskoran

Kunci Jawaban

Jmlh

Skor

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah

Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi

Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

- Membayar pajak tepat pada waktunya

- Mematuhi peraturan lalulintas

Ikut serta dalam usaha pembelaan negara

Jumlah

Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes uraian dihitung dengan rumus:

Nilai peserta didik	Skor yang diperoleh peseta didik	x 100
	Skor total

PERTEMUAN IV

1. Jenis/teknik penilaian : Tertulis/post tes

2. Bentuk instrumen dan instrumen : Uraian singkat

Soal:

1. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah !

2. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat !

3. Berikan 3 (tiga) contoh perwujudan mentaati peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara !

4. Praktikan bagaimana proses pembuatan tata tertib kelas !

3. Pedoman penskoran

Kunci Jawaban

Jmlh

Skor

- Memakai seragam sekolah

- Mematuhi tata tertib sekolah

- Menjaga kebersihan dan keindahan sekolah

- Melaporkan ke Pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah

- Mematuhi kesepakatan hasil musyawarah desa

- Membayar pajak bumi dan bangunan

- Membayar pajak tepat waktu

- Mematuhi peraturan lalu lintas

- Mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Musyawarah kelas, dipimpin oleh Ketua Kelas, dibimbing oleh wali kelas

- Setiap siswa mempunyai hak untuk mengajukan pendapat

- Ketua kelas menampung berbagai usulan tentang tata tertib kelas

- Menyimpulkan, mengesahkan dan melaksanakan hasil tata terib kelas dengan penuh rasa tanggung jawab

Jumlah

Skor yang diperoleh peserta didik untuk suatu perangkat tes uraian dihitung dengan rumus:

Nilai peserta didik	Skor yang diperoleh peseta didik	x 100
	Skor total

Ketrampilan

Penugasan :

1. Susunlah hasil telaah tentang peraturan perundang undangan nasional beserta kelompokmu!

2. Laporkan hasil telaah yang sudah kalian susun secara berkelompok dengan presentasi kelompok secara bergantian!

3. Cobalah buat peraturan tata btertib kelas bersama kelompok mu!

Mengetahui,

Kepala Sekolah,

Mustajib, S.Pd.

NIP. 19681231 199203 1 136

Mataram, Juli 2018

Guru Mata Pelajaran PPKn,

Drs. Damri Ahmad

NIP. 19651231 199203 1 228

LAMPIRAN MATERI PELAJARAN

¡ Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara RI 1945 pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

¡ Landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan

- UUD Negara RI 1945 pasal 1 ayat (3)

- UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

¡ Tata Urutan peraturan perundang-undangan Nasional

Tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan RI . Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945)

- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Ketetapan MPR)

- Undang Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu)

- Peraturan Pemerintah (PP)

- Peraturan Presiden (Perpres)

- Peraturan Daerah Propinsi (Perda Propinsi)

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota)

¡ Asas – asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

- Asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis-hirarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan (pasl 5 UU No 12 / 2011)

¡ Fungsi perturan perundang-undangan

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, peraturan perundang-undangan berfungsi, antara lain sebagai berikut:

- sebagai norma hukum bagi warga negara karena beisi peraturan untuk membatasii tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.

- sebagai pedoman dalam menjalankan hubungan antar sesama manusia sebagi warga negara dan warga masyarakat

- untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya sejahtera. aman, rukun, dan harmonis;

- untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis .

- untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.

untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia merupakan Negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional dengan dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam system hukum nasional. System hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik tidak luput dari bagaimana pembuatan suatu Undang-Undang dilakukan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang dapat mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Peraturan Perundang-Undangan tersebut mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan hukum di Indonesia karena fungsinya adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat dan kepastian hukum.

Proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan memuat norma hukum yang mengikat secara umum.

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

¡ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia . Dengan menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

¡ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

¡ Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik :

a. Asas Kejelasan tujuan

b. Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

d. Asas Dapat dilaksanakan

e. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. Asas Kejelasan rumusan dan

g. Asas Keterbukaan

¡ Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

a. Pengayoman

b. Kemanusiaan

c. Kebangsaan

d. Kekeluargaan

e. Kenusantaraan

f. Bhinneka Tunggal Ika

g. Keadilan

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

¡ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¡ Materi Muatan terdiri dari :

1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi :

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

2) Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

3) Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

4) Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

5) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam : a. Undang-Undang, b. Peraturan Daerah Provinsi atau, c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pada hubuf b dan c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

¡ Pengujian Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengujian terhadap Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Undang-Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung.

¡ Dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan proses penyebarluasan, yaitu kegiatan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Program Legislasi Nasional, Program Legislasi Daerah, Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah yang sedang disusun, dibahas dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan.

Pengertian :

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

- Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

- Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

- Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.

- Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan tahapan perencanaan, penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundang-Undangan adalah :

¡ Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

¡ UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

¡ Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik :

a. Asas Kejelasan tujuan

b. Asas Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

c. Asas Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

d. Asas Dapat dilaksanakan

e. Asas Kedayagunaan dan kehasilgunaan

f. Asas Kejelasan rumusan dan

g. Asas Keterbukaan

¡ Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas :

a. Pengayoman

b. Kemanusiaan

c. Kebangsaan

d. Kekeluargaan

e. Kenusantaraan

f. Bhinneka Tunggal Ika

g. Keadilan

h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

i. Ketertiban dan kepastian hukum dan/atau

j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

¡ Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas :

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Provinsi dan

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¡ Materi Muatan terdiri dari :

1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi :

a. pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang

c. pengesahan perjanjian internasional tertentu

d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan/atau

e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat

2) Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

3) Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintah.

Pengertian :

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

- Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa

- Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

- Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan sekolah

- Memakai seragam sekolah

- Mematuhi tata tertib sekolah

- Menjaga kebersihan dan keindahan sekolah

¡ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat

- Melaporkan ke Pengurus RT apabila menerima tamu menginap di rumah

- Mematuhi kesepakatan hasil musyawarah desa

- Membayar pajak bumi dan bangunan

¡ Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan bangsa dan negara

- Membayar pajak tepat waktu

- Mematuhi peraturan lalu lintas

- Mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku

¡ Proses membuat tata tertib kelas

- Musyawarah kelas, dipimpin oleh Ketua Kelas, dibimbing oleh wali kelas

- Setiap siswa mempunyai hak untuk mengajukan pendapat

- Ketua kelas menampung berbagai usulan tentang tata tertib kelas

- Menyimpulkan, mengesahkan dan melaksanakan hasil tata terib kelas dengan penuh rasa tanggung jawab

Selasa, 24 Juli 2018

RPP Kls 8-3

0 komentar:

Posting Komentar

Mengenai Saya

Archive

Blog Archive

About

Blogger templates

Blogger news

Blogroll

About