KISI-KISI USBN PKn K2006 TAHUN 2019
1.
Siswa dapat menjelaskan pengertian norma dengan benar
2.
Siswa dapat menunjukkan
hasil amandemen atau perubahan UUD 1945 dengan benar
3.
Siswa dapat menjelaskan pengertian korupsi kolusi dan nepotisme dengan benar.
4.
Siswa
dapat menjelaskan fungsi
Ideologi bagi suatu bangsa dengan benar
5.
Siswa dapat mengidentifikasi sumber-sumber hukum
di Indonesia dengan benar
6.
Siswa dapat menjelaskan penerapan norma agama,
hukum, kesopanan dan kesusilaan dalam kehidupan dengan benar
7.
Siswa dapat mengidentifikasi tata urutan peraturan perundang-undangan
nasional Indonesia dengan benar
8.
Siswa dapat menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia,
dengan benar
9.
Siswa dapat menunjukkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan
benar
10.
Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan jiwa kepribadian bangsa dengan benar
11.
Siswa dapat menerapkan
perilaku penerapan norma dalam kehidupan masyarakat dengan
benar
12.
Siswa dapat menyimpulkan makna (fungsi) proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia dengan
benar
13.
Siswa dapat memberi contoh sikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan
benar
14.
Siswa dapat Menunjukkan
pasal-pasal hasil amandemen atau perubahan UUD 1945 dengan
benar
15.
Siswa dapat menjelaskan pengertian dari Hak
asasi manusia dengan benar
16.
Siswa dapat mengidentifikasi
Jaminan hukum Hak Azasi Manusia (HAM) dengan
benar
17.
Siswa dapat menjelaskan entingnya usaha pembelaan negara dengan
tepat.
18.
Siswa dapat menguraikan sifat-sifat negara
dengan benar
19.
Siswa dapat mengidentifikasi lembaga-lembaga
Perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dengan benar.
20.
Disajikan kasus siswa dapat menjelaskan upaya perlindungan HAM di bidang ekonomi dan sosial dengan
tepat.
21.
Siswa dapat
menjelaskan sistem pertahanan dan keamanan negara Indonesia dengan benar
22.
Siswa dapat menunjukkan
semangat positif dalam usaha pembelaan
negara dengan benar
23.
Siswa dapat
menunjukkan pola hidup mencintai dan membela negaranya dalam bidang ekonomi
dengan benar
24.
Siswa dapat menjelaskan ciri-ciri negara yang menganut asas
kedaulatan rakyat dengan benar
25.
Siswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk
penyampaian pendapat dengan benar
26.
Siswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip atau
asas-asas otonomi daerah dengan benar
27.
Siswa dapat menjelaskan sikap positif terhadap
keanekaragaman atau kemajemkan Indonesia dengan benar
28.
Siswa dapat menjelaskan tujuan pengaturan kemerdekaan mengemukakan pendapat
29.
Siswa dapat mendeskripsikan arti penting
sekaligus tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dengan benar
30.
Siswa dapat mendeskripsikan pembagian Urusan/ bidang dalam
pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah derah dengan benar
31.
Siswa dapat menjelaskan nilai-nilai umum
demokrasi dengan benar
32.
Dengan menyajikan ilustrasi siswa menentukan Pentingnya seseorang mengeluarkan
pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dengan benar
33.
Siswa dapt menjelaskan pembagian wewenang
pemerintah pusat dan daerah dengan benar
34.
Siswa dapat menjelaskan dampak Globalisasi dalam berbagai aspek/bidang kehidupan
dengan benar
35.
Siswa dapat menjelaskan pengertian politik luar
negeri Indonesia bersifat bebas aktif dengan benar
36.
Siswa dapat menjelaskan Prestasi diri perlu dikembangkan untuk mencapai
keunggulan bangsa dengan
benar
37.
Siswa dapat mengguraikan
sikap terhadap dampak globalisasi terhadap berbagai kehidupan masyarakat dengan benar
38.
Siswa dapat
menunjukkan berbagai aktivitas untuk mewujudkan prestasi diri sesuai kemampuan
demi keunggulan bangsa dengan benar
39.
Siswa dapat mendeskripsikan Karakter positif
dalam meraih prestasi diri dengan benar
40.
Siswa dapat mengidentifisikan arti penting
globalisasi bagi bangsa Indonesia dengan benar
41. Siswa
dapat menjelaskan Sarat-sarat atau unsur-unsur berdirinya negara
42.
Siswa dapat mendeskripsikan proses pembuatan undang-undang dengan benar
43.
Siswa dapat menuliskan Landasan hukum politik
luar negeri Indonesia yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 dengan benar
44.
Siswa dapat mendeskripsikan alasan melibatkan
rakyat dalam perumusan kebijakan publik dengan benar
45.
Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang
mempengaruhi prestasi diri dengan benar
Uraian:
41. Sarat-sarat
atau unsur yang harus dipenuhi untuk berdirinya suatu negara:
a. Sarat
konstitusional:
1. Adanya
wilayah/tempat/wadah
2. Adanya
rakyat (penduduk)
3. Adanya
pemerintah yang sah
b. Sarat
deklaratif, yaitu: adanya pengakuan dari negara lain
42.
Proses pembentukan Undang-Undang jika Rancangan diusulkan
oleh DPR :
1. DPR
mengjukan Rancangan Undang-Undang secara
tertulis kepada Presiden
2. Presiden
menugasi mentri terkait untuk membahas
Rancangan Undang-Undang terkait bersama DPR
3. Apabila
disetujui bersama antara DPR dan
Presiden selanjutnya Rancangan
Undang-Undang di sahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang.
43. Proses
pembentukan Undang-Undang jika Rancangan diusulkan oleh DPD :
1) DPD mengjukan Usul Rancangan Undang-Undang kepada
DPR secara tertulis.
2) DPR
membahas Rancangan Undang-Undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat
kelengkapan DPR.
3) DPR
mengajukan Rancangan Undang-Undang secara tertulis kepada Presiden.
4) Apabila
disetujui bersama antara DPR dan
Presiden, selanjutnya Rancangan Undang-Undang disahkan oleh presiden menjadi
Undang-Undang.
1)
alinea
I, bunyinya “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab
itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”.
2)
alinea
IV, bunyinya “ ….ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
45. Alasan mengapa rakyat perlu dilibatkan dalam perumusan
kebijakan publik:
1. Masyarakat
akan turut merasa bertanggung-jawab terhadap berbagai kebijakan publik yang
dikeluarkan oleh pemerintah
2. Mendorong
masyarakat untuk ikut serta secara aktif dalam merealisasikan berbagai
kebijakan publik yang telah dirumuskan.
3. Mendorong
pihak eksekutif dan legislatif daerah yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD untuk
bersikap terbuka
4. Berbagai
rumusan kebijakan publik di daerah akan sesuai dengan aspirasi yang berkembang
di masyarakat
46.
Alasan
dilaksanakannya Otonomi Daerah:
- Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat
- Meningkatkan daya saing daerah
- Meningkatkan pelayanan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pada tiap daerah
- Meningkatkan pelayanan bagi
masyarakat
- Mengembangkan demokrasi
- Pemerataan keadilan
nasional.
- Menumbuhkan kreativitas dan
karakteristik daerah
47. Faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi prestasi diri, yang berasal dari dalam diri sendiri
seseorang, adalah:
1)
Bakat/talenta
2)
Kepandaian
3)
Minat
4)
Kebiasaan
5)
Motivasi
6)
Pengalaman
7)
Kesehatan
8)
Emosi
9)
Dll.
48. Faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi prestasi diri, yang berasal dari luar diri sendiri
seseorang adalah :
1)
Keluarga
2)
Sekolah/pendidikan
3)
Masyarakat
4)
Budaya
5)
Pergaulan
6)
Lingkungan sekitar
7)
Dll.
49. Sistematika UUD NRI
Tahun 1945 setelah amandemen, adalah 21 Bab, 73 Pasal, 3 Pasal Aturan
Peralihan, 2 Ayat Aturan Tambahan
50.
Korupsi
adalah: Tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi tertentu
yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.
51.
Kolusi adalah : Persekongkolan dua orang atau
lebih yang menguntungkan dirinya atau orang lain dam enimbulkan kerugian bagi
pihak lain.
52.
Nepotisme adalah: pengambilan
keputusan/kebijsaknaan yang mengutamakan keluarga, kenalan, atau kerabat dekat
yang tidak memiliki kemampuan yang dipersaratkan dan mengabaikan orang lain
yang memiliki kemampuan yang dipersaratkan
53.
Fungsi
ideologi bagi suatu negara: Memberikan arah
yang benar dalam bernegara, Mengatasi konflik dan ketegangan sosial, Pedoman
dalam menghilangkan perbedaandan menunjukkan arah untuk mencapai tujuan.
54.
Sumber
hukum di Indonesia, adalah Undang-Undang, kebiasaan (konvensi) dan keputusan hakim.
55.
Tata
Urutan Peraturan Perundang-Undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 adalah:
1) UUD NRI Tahun 1945
2) Ketetapan MPR
3) Undang-Undang / Perpu
4) Peraturan Pemerintah
5) Peraturan Presiden
6) Peraturan Daerah
Propinsi
7) Peraturan Daerah Kota /
Kabupaten
56. Markup harga adalah
termasuk tindak pidana korupsi dengan cara penggelembungan harga dan kualitas
barang yang tidak sesuai standar.
57.
Pasal 7 UUD
1945 hasil amandemen menyatakan bahwa : “Presiden dan Wakil Presiden memegang
jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan
yang sama hanya untuk satu kali masa
jabatan”.
59. Lembaga perlindungan dan
penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia adalah:
1) Komisi Nasional Hak
Asasi Manusia
2) Komisi Nasional Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan
3) Komisi Perlindungan Anak
4) Komisi perlindungan Anak
Indonesia
60. Yang menjadi Wewenang
pemerintah pusat pembangunan
dibidang:
1) Agama
2) Politik
3) Pertahanan dan keamanan
4) Keuangan atau fiskal
5) Politik luar negeri
.png)